Sinergi Pemerintah dan DPR RI: Komisi IV Bersama Bapanas dan Perum Bulog Salurkan Bantuan Pangan di Desa Sukatani, Ngamprah
NGAMPRAH — Komisi IV DPR RI bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog memperkuat komitmen pengawalan jaring pengaman sosial melalui kegiatan peninjauan dan penyaluran langsung bantuan pangan tahun 2026. Agenda strategis tersebut dipusatkan di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,pada hari Jum,at 11 September 2026.
Peninjauan langsung ini dilakukan guna memastikan bahwa alokasi bantuan pangan yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)—dapat diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Dalam sambutannya di tengah-tengah masyarakat Desa Sukatani, perwakilan Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara legislatif, lembaga pemerintah, dan operator logistik pangan. Pengawasan ketat terus dilakukan agar program stimulus penanganan kemiskinan dan stabilisasi harga ini berjalan optimal tanpa ada hambatan di tingkat lini bawah.
”Kehadiran kami di sini bersama Bapanas dan Bulog adalah untuk memastikan program kerakyatan ini benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. Penyaluran bantuan pangan beras ini merupakan bukti nyata negara hadir di tengah dinamika ekonomi masyarakat,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI saat berdialog langsung dengan warga Sukatani.
Sementara itu, pihak perwakilan Bapanas dan Perum Bulog menyatakan kesiapan penuh dalam menjaga ketersediaan pasokan. Berdasarkan data nasional, stok beras yang dikelola Bulog terpelihara dalam kondisi aman untuk menopang kelancaran distribusi bantuan pangan sepanjang tahun 2026, termasuk mengantisipasi gejolak harga di pasaran.
Kepala Desa Sukatani beserta jajaran perangkat desa menyambut antusias pelaksanaan penyaluran bantuan ini. Warga Desa Sukatani terlihat tertib mengantre di lokasi penyaluran dengan membawa undangan serta identitas diri demi mendapatkan paket bantuan pangan berupa beras berkualitas baik.
Melalui sinergi pengawasan yang intensif dari Komisi IV DPR RI serta eksekusi distribusi yang sigap oleh Bapanas dan Bulog, pemerintah optimistis program bantuan pangan tahun 2026 ini mampu menjaga stabilitas pasokan, meringankan beban pengeluaran harian masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
M. Nurpai